Kasih Judul Sendiri

Ribut lagi nih..di Indonesia apa sih yang nggak bisa diributin?

Hari ini gue mau bahas yang lagi anget-anget..
Masalah PKS di koalisi.

Jadi beritanya gini nih...
Seminggu ini (atau mungkin lebih) DPR lagi menggodok rencana menaikkan harga BBM Subsidi. Alasannya APBN udah bocor, 200 T lebih. Mau nggak mau harga BBM kudu naik. Ini juga instruksi dari presiden. Nah, untuk menyesuaikan atau membuat masyarakat beradaptasi dengan kenaikan harga BBM, maka pemerintah ngasih BLSM ke masyarakat miskin beberapa bulan kedepan.

Di dalam anggota-anggota DPR sendiri ternyata ada yang pro dan ada yang kontra kenaikan BBM. Sementara itu partai koalisi udah fix, mendukung kenaikan harga BBM. Tapi ada satu partai yang agak "bandel" dan melawan arus partai-partai koalisi. Partai tersebut adalah PKS yang lagi-lagi menolak kenaikan harga BBM. (Tahun lalu PKS juga menolak kenaikan harga BBM). “Kami tetap istiqomah,” Begitu kata Anis Mata, presiden PKS




Nah, penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM ini ditanggapi negatif oleh berbagai pihak. Dari partai-partai lain di koalisi sih (terutama dari PD) pada bilang, "pks cari muka", "pencitraan" "nggak jelas", "nggak punya logika", bla-bla-bla.

Akibatnya para anggota dewan 'yang terhormat' dari fraksi Demokrat, seperti Batugana, Ruhut, atau pengurus-pengurus Demokrat seperti Saan Mustopa, Max Sopacua mendorong-dorong PKS buat keluar koalisi aja. Yang paling vokal sih Sutan Batoegana itu...koar-koar sana-sini keluar masuk media televisi. Mengadu domba. Mukanya itu lho,,,kagak enak dilihat, tapi muncul terus. Bangke!



Nggak cuma itu, mereka juga mengipas-ngipasi PKS buat menarik menterinya dari SetGab karena katanya udah nggak sejalan lagi sama koalisi.

Gue kasih tau sama lu pada ya. Keputusan penarikan menteri itu nggak ada kaitannya sama partai. Kagak ada kaitannya sama koalisi. Batoegana itu gak punya wewenang. Satu-satunya yang punya wewenang memecat menteri itu cuma Presiden.
CIH..kenapa sih Perwakilan Rakyat kita kok bego-bego banget yak...

Lanjut dah...
Ini cerita yang ditutup-tutupi media.
Inget gak, PKS itu partai terdepan yang mengusung pasangan SBY-Budiono di pilpres 2009. PKS itu bukan penumpang gelap yang tiba-tiba datang ke koalisi. PKS itu co-arsitek pemerintahan SBY-Budiono. Nah, pas menang PKS dapet jatah spesial dari janjinya pak beye, yaitu 4 kursi menteri.

Nah, trus diantara ust Hilmi dan Pak Beye ada kontrak koalisi khusus yang beda sama partai koalisi lain. Ini kontrak dengan Pak Beye, bukan dengan Demokrat lho.
Nih kontraknya sebagaimana gue kutip dari tweet-nya triomacan2000:
Pertama : Koalisi PKS adalah dengan SBY, bukan dengan P. Demokrat.
Kedua : PKS dapat 4 kursi,
Ketiga : PKS sbg mitra koalisi yg kritis

Jelas. Di pasal ketiga PKS adalah koalisi yang kritis. Koalisi yang nggak cuma setuju sendiko dawuh sama SBY, nggak kayak PAN, PKB yang udah takluk. PKS itu punya prinsip.
Nah prinsip PKS soal kenaikan harga BBM itu "kalau harga minyak dunia naik 15 persen baru pemerintah boleh menaikkan BBM"
Ya kalau harga minyak dunia kagak naik sampe 15 persen, PKS nggak bakal setuju pemerintah menaikkan BBM. Sampai kapanpun.

Perlu diingat bro, bentar lagi mau puasa, lebaran. Pas harga BBM normal aja barang-barang kebutuhan pokok pada naik. Apa jadinya kalau mau lebaran BBM naik? Jelas, cateris paribus jadi fatwa. Semua barang pasti melonjak harganya. Yang kasihan siapa? Rakyat.
Mikir cuk. Mikir. Otak kalian udah terlalu tumpul. Tidur mulu sih, studi banding.

Tapi kalo SBY mau mendomplang PKS dari koalisi mah beda lagi ceritanya.

SBY itu gue "nggak yakin" dia orang baik. Strateginya luar biasa, dan agak kotor sih kelihatannya
Sepertinya dia mengendalikan penuh KPK, POLRI.
Dia berhasrat menjatuhkan partai-partai yang nggak mau sendiko dawuh. Yang paling ngeyel kan PKS, jadi PKS yang paling pertama dijegal. Dan gue yakin ntar datang gilirannya dijatuhkan, PPP, Hanura, Gerindra, dan lain-lain. Tungguin aja. Gue percaya SBY sama KPK udah menggenggam nama orang-orang strategis dalam partai-partai tersebut yang bakal dicatut dan ujung-ujungnya dijadikan tersangka.

Pilihan sebenernya tergantung pada PKS sendiri. Kalo gue menyarankan tetap melawan dan konsisten pada upaya penolakan harga BBM. Jangan tunduk, ntar ujung-ujungnya kayak PAN sama PKB yang cuma bisa jadi pesuruhnya SBY. Kalaupun akibatnya PKS dikeluarkan sama SBY dari koalisi, menterinya dicabut, PKS masih untung. Secara konsistensi dan prinsip PKS menang. Dan keuntungan kedua adalah PKS akan dianggap sebagai partai yang terdzolimi.


Tapi yang lebih bangsat itu media.
Media itu tukang adu domba.

Bangsa ini dididik dengan cara yang buruk oleh media. 
Media itu pilih-pilih berita. Apalagi media yang ditunggangi kepentingan politik.
Di balik fakta dalam berita-berita, tersisip interpretasi yang berlebihan.

Dan kalau kalian cermati, dalam media, entah itu koran, televisi, portal online, coba kalian bandingkan berita positif dan negatif.  Pasti banyak negatifnya. 
Itu menunjukkan betapa media sudah mengubah cara pandang pembacanya untuk mengikuti pemikiran si pemilik media.
Media akan mengubah cara pandang bangsa Indonesia menjadi bangsa yang negatif, saling tuduh, menjatuhkan, dan semua yang jelek-jelek.

udah.